Share article
Print article
Gerakan boikot pro-Israel di Indonesia bukan hanya isu agama, melainkan aksi kemanusiaan lintas iman.
Pilihan belanja konsumen dapat menjadi "suara ekonomi" yang efektif untuk menekan perilaku korporasi global.
Bisnis perlu memahami nilai moral dan sosial konsumen sebagai kunci untuk bertahan di pasar yang makin sadar dan kritis.
Ketegangan di Gaza, Palestina pada satu sisi bisa dianggap sebagai urusan agama. Namun, konflik berkepanjangan ini sudah menyentuh aspek kemanusiaan yang tidak lagi menerapkan norma agama sebagai acuan utamanya.
Agresi Israel ke Palestina yang menciptakan krisis kemanusiaan memicu peningkatan solidaritas dalam bentuk gerakan boikot merek-merek pro-Israel. Di Indonesia, gerakan ini menggeliatkan partisipasi tidak hanya dari kelompok Muslim, melainkan juga dari komunitas lintas agama.
Penelitian saya yang terbit di Journal of Islamic Marketing, menegaskan bahwa alasan orang Indonesia bergabung dalam aksi boikot justru lebih luas dari sekadar identitas agama.
Read more: Indonesia konsisten mendukung Palestina, namun tidak sepenuhnya menolak hubungan dengan Israel
Nilai kemanusiaan, rasa keadilan, dan solidaritas terhadap korban menjadi motivasi utama yang melintasi batas iman. Hasilnya, boikot ini mampu memberi tekanan ekonomi nyata terhadap banyak brand global di Indonesia. Tidak hanya mendukung Palestina, aksi boikot ini dapat mendukung strategi kemandirian ekonomi Indonesia.
Penelitian saya melibatkan 634 responden yang terdiri dari 319 Muslim dan 315 non-Muslim. Sampel sengaja dibuat seimbang agar memungkinkan perbandingan antar kelompok secara adil.
Hasilnya memperlihatkan pola yang menarik. Bagi banyak responden Muslim, keputusan untuk mendukung boikot berangkat dari nilai religius. Dorongan ini diperkuat oleh norma sosial di lingkungan mereka.
Ketika tokoh agama, keluarga, atau komunitas menyuarakan pentingnya memboikot, tekanan sosial semakin membuat mereka merasa wajib ikut serta. Faktor spiritualitas dan solidaritas kelompok menjadi kunci dalam membentuk sikap.
Namun, hasil yang sama kuat juga muncul dari kalangan non-Muslim. Meski jalur motivasinya berbeda, alasan mereka berpartisipasi tetap tegas: solidaritas kemanusiaan. Banyak responden non-Muslim menyebut bahwa mereka merasa ikut bertanggung jawab memperjuangkan keadilan global.
Ada pula yang menekankan bahwa aksi individu, sekecil apa pun, bisa berkontribusi terhadap perilaku konsumen. Dengan kata lain, boikot di Indonesia telah berubah menjadi gerakan kemanusiaan yang melintasi batas suci agama.
Read more: Mengapa negara Arab dan ASEAN lamban merespons konflik Israel-Hamas?
Meskipun Muslim dan non-Muslim menempuh jalur motivasi yang berbeda, keduanya berujung pada sikap serupa: tidak membeli produk yang dianggap mendukung Israel.
Video, foto, dan kesaksian warga Palestina tersebar luas melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Eksposur masif atas kejahatan perang dan krisis kemanusiaan di Gaza menimbulkan gelombang kemarahan global, terutama di kalangan generasi muda yang digital-native.
Media sosial tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga alat mobilisasi kolektif. Seruan boikot bisa menyebar viral dalam hitungan jam, lengkap dengan daftar merek yang dianggap mendukung Israel.
Kehadiran media sosial dan inovasi telekomunikasi lainnya inilah yang membuat gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) semakin dikenal masyarakat. Gerakan yang dimulai sejak 2005 tersebut menyerukan aksi global untuk menekan Israel melalui jalur ekonomi.
Konsumen kemudian menerjemahkan kemarahan moral mereka ke dalam keputusan belanja sehari-hari. BDS pun bukan lagi sekadar simbol protes, melainkan strategi yang telah berulang kali memengaruhi kinerja penjualan merek global.
Laporan menunjukkan penurunan penjualan signifikan dialami McDonald's dan Starbucks di kawasan Timur Tengah sejak akhir 2023. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus pasar konsumen yang besar dan dinamis, menempati posisi strategis.
Sebuah survei pada akhir 2023 menunjukkan bahwa sekitar 65% Muslim Indonesia mendukung seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk terkait Israel. Angka tersebut bisa bertambah karena banyak kalangan non-muslim yang bersepakat untuk memboikot Israel.
Temuan penting lain dari riset ini adalah peran dari keyakinan bahwa boikot efektif. Dalam konteks ini, keputusan belanja tidak lagi sekadar soal harga atau kualitas. Ia berubah menjadi bentuk suara ekonomi. Dengan tidak membeli produk tertentu, konsumen merasa telah ikut menyuarakan sikap moral dan politik mereka.
Fenomena ini menyampaikan pesan kuat kepada perusahaan multinasional. Boikot bukan lagi ancaman simbolis. Ketika konsumen dari berbagai latar belakang bersatu dalam isu moral yang sama, dampaknya terhadap penjualan dan reputasi bisa signifikan.
Di era media sosial, kekuatan konsumen semakin besar. Brand kini harus menghadapi risiko reputasi bisa rusak dalam hitungan jam jika publik menganggap mereka tidak selaras dengan nilai kemanusiaan. Brand yang selama ini membangun citra positif bisa runtuh hanya karena satu isu yang viral.
Bagi bisnis, pelajarannya jelas. Pemahaman nilai yang dipegang konsumen menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Mereka bukan hanya pembeli perorangan, melainkan warga dunia yang menuntut akuntabilitas moral dari perusahaan.
Pengalaman Indonesia memberi gambaran menarik tentang bagaimana boikot bisa menjelma sebagai gerakan kemanusiaan yang melampaui sekat agama. Dari temuan penelitian saya, ada tiga hal utama yang bisa disimpulkan.
Pertama, boikot pro-Israel di Indonesia bukan hanya isu agama, melainkan gerakan lintas iman yang ditopang oleh nilai kemanusiaan universal.
Kedua, pilihan belanja konsumen dapat menjadi "suara ekonomi" yang efektif untuk menekan perilaku korporasi global yang eksploitatif.
Ketiga, bagi dunia bisnis, memahami nilai moral dan sosial yang dipegang konsumen adalah kunci untuk bertahan di tengah perubahan sikap pasar yang semakin kritis.
