Share article
Print article
Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana pengembangan mobil nasional.
'Maung' Pindad ditargetkan menjadi suksesi kegagalan Timor dan Esemka.
Berbagai dukungan politik dan aturan sudah disiapkan untuk menyukseskan program mobil nasional ini.
Setelah proyek mobil Esemka layu sebelum berkembang di era pemerintahan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), kini wacana pengembangan mobil nasional memasuki babak baru di era Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Menteri Pertahanan itu menjagokan Pindad sebagai badan usaha yang memproduksi mobil nasional 'Maung'. Prabowo menegaskan kembali wacana itu dalam sidang kabinet paripurna pekan lalu.
Sebagai langkah awal, presiden memandatkan pejabat tinggi negara seperti menteri, kepala badan negara, jenderal polisi dan tentara untuk menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas harian mereka.
Tentu wacana ini memantik reaksi beragam. Ada yang bilang ini hanya mengulang lagu lama. Ada juga yang mendukungnya.
Read more: Penjualan kurang moncer, mobil listrik butuh promosi besar dan pasar lebih luas
Lalu, bagaimana sebenarnya peluang Maung Pindad ini bisa direalisasikan sebagai mobil nasional di era pemerintahan Prabowo?
Pindad Maung sudah dikembangkan oleh Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan 2019 - 2024 silam.
Pada awal pengembangan, ia menugaskan PT Pindad, BUMN bidang pertahanan dan produsen alat militer untuk fokus membuat mobil jip militer buatan Indonesia. Sampai akhirnya lahirlah Maung.
Setelah Prabowo memenangkan pemilu 2024, sinyal untuk menjadikan Maung sebagai mobil nasional menguat. Begitu resmi menjadi RI-1, ia langsung menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan harian kenegaraannya.
Kini, Maung MV3 Garuda versi sipil sedang disiapkan untuk pejabat pemerintah.
Pindad mengklaim sekitar 70% komponen mobil ini merupakan produksi dalam negeri demi mendukung pelaku industri otomotif lokal sekaligus mengurangi impor bahan baku. Namun, untuk pasokan mesin dan transmisi, Maung masih mengandalkan impor dari mitra global.
Read more: Mengapa tren kendaraan listrik adalah momentum transformasi industri otomotif Indonesia
Prabowo sudah ancar-ancar mendaftarkan Maung sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memuluskan wacana mobil nasional ini.
Kepastian nasib Maung untuk masuk PSN pun tinggal selangkah lagi. Setelah presiden, Kementerian Perindustrian juga sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai otoritas daftar PSN.
Dalam tiga tahun, Pindad diproyeksikan sudah bisa memproduksi varian ini secara massal lengkap dengan pabrik produksinya.
Berbeda dengan pengembangan mobil nasional sebelumnya seperti Timor era Soeharto dan Esemka era Jokowi yang tidak melibatkan langsung kepala negara, Presiden Prabowo kini turun langsung menjadi brand ambassador Maung Pindad dengan menumpanginya.
Langkah semacam ini juga banyak dilakukan pemimpin negara produsen otomotif dunia lain. Sebab, posisi presiden amat strategis untuk menjadi nation branding yang memasarkan produk-produk nasionalnya.
Di Amerika Serikat, meski berganti-ganti pabrikan, pemerintahnya menantang produsen lokal berlomba-lomba menyediakan mobil dinas paling canggih dan aman buat presiden.
Sejak era Presiden Barack Obama, Cadillac One yang dikenal "The Beast" jadi simbol kekuatan dan kemandirian teknologi Amerika Serikat.
Di Rusia, pilihan mobil kepresidenan jatuh pada Aurus. Kini brand Aurus sudah mengaspal hingga Timur Tengah.
Sementara di Jepang, brand Toyota Century sedari dulu lekat menjadi kendaraan resmi kaisar dan perdana menteri. Varian ini mewakili filosofi Negeri Matahari Terbit itu: Kemewahan sejati adalah kesempurnaan dalam kesederhanaan.
Saking kuatnya brand Century di industri otomotif dunia, Toyota akan mengembangkan Century sebagai merek super mewah yang akan bersaing dengan Rolls-royce dan Bentley.
Tidak ketinggalan, di negeri jiran Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun dengan bangga menggunakan Proton Perdana untuk menemani mobilitasnya.
Serangkaian dukungan politik yang diberikan pemerintah terhadap Pindad Maung bisa jadi modal baik sebagai langkah awal pembentukan mobil nasional. Semangat Prabowo menegakkan kemandirian industri dalam negeri atau technonationalism patut diapresiasi.
Namun dukungan politik semata tidak cukup. Masih ada ribuan dokumen administrasi dari ribuan komponen di setiap produksi unit mobil yang harus dipenuhi oleh Pindad.
Internal produsen Maung perlu disiapkan terlebih dahulu untuk bisa memenuhi rangkaian panjang pengujian kelayakan mobil. Tengok saja kasus Esemka yang pernah gagal uji emisi sehingga membuat kepercayaan publik anjlok.
Namun, memberi dukungan politik berlebihan melalui regulasi juga hanya akan mengulang kegagalan Timor.
Kala itu, Timor mendapat protes keras khususnya dari pabrikan Jepang hingga berujung digugat oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena terbukti mencurangi regulasi persaingan sehat terkait insentif eksklusif.
Secara umum, persaingan pasar otomotif nasional juga sangat ketat. Pindad harus bersaing dengan brand Jepang yang terkenal tangguh dan mobil Eropa yang tenar atas kenyamanannya.
Bahkan belakangan ini pasar nasional diramaikan brand Cina yang menawarkan fitur canggih dengan harga miring. Para pemain lama tersebut sudah melewati proses jatuh bangun membangun industri otomotifnya sejak puluhan tahun bahkan seabad lalu.
Agar bisa sukses, sebuah produsen mobil harus bisa memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan, efisiensi bahan bakar, kelengkapan fitur, ketersediaan suku cadang, jangkauan dealer, layanan servis, citra merek, hingga harga jual kembali agar dapat menjadi pilihan utama konsumen.
Pindad Maung juga memiliki beban tambahan jika jadi didaftarkan masuk dalam PSN.
Read more: Cek Fakta: benarkah 14 PSN baru tidak didanai APBN?
PSN adalah proyek negara yang harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja.
Ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memelototi PSN setiap saat.
Setidaknya ada dua hal penting yang harus dipastikan pemerintah dan badan usaha pelaksana. Pertama, kesiapan teknis produksi domestik. Kedua, nilai tambah dampak ekonomi nyata berupa rantai pasok lokal, lapangan kerja, dan peluang ekspor.
Pertanyaan mendasarnya: apakah kita siap menjadi produsen yang berdaya saing, atau justru masih mencari bentuk di antara ambisi dan realita?
Jawabannya bergantung pada seberapa cepat industri dan pemerintah bisa berkolaborasi membangun ekosistem yang berpihak pada konsumen dan industri nasional.
Ini termasuk bagaimana konsistensi pemerintah membangun industri otomotif secara berkelanjutan-siapapun presidennya.
Jargon pemasaran yang bisa menggugah rasa nasionalisme dari produk mobil nasional juga pasti meningkatkan penjualan jika mobil tersebut memang layak jalan.
